BREAKING NEWS

Jumat, 17 Juli 2020

Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 0 %


Belakangan ini kabar ancaman Resesi global tengah ramai di kalangan warga dunia tak pelik juga diegara Indonesia Bank Dunia (World Bank) meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya 0%, dengan kata lain yakni ekonomi Indonesia mengalami stagnansi.

Bank Dunia mengatakan proyeksi itu berdasarkan pada tiga hal :

Pertama, ekonomi global saat ini terjadi kontraksi sebesar 5,2 % yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Kedua, perekonomian di Indonesia kembali dibuka pada Agustus 2020, hal ini berarti bahwa tak ada lagi PSBB di pelbagai wilayah.

Ketiga, karena tak ada gelombang kedua penularan virus corona, apabila hal ini terjadi, karenanya pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan kian melambat.


Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Kahkonen mengatakan:" bahwa dalam kasus Indonesia kami hanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun hingga 0 % di tahun ini, indikatornya didasarkan pada tiga hal, pertumbuhan ekonomi global, ekonomi Indonesia kembali dibuka, dan tidak adanya gelombang infeksi kedua," ujarnya di konferensi e-Launch Economic Prospect Report, Kamis 16 Juli lalu.


Kahkonen mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia akan terjadi secara berjenjang dan sekiranya semuanya telah sesuai dengan planning skema maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami rebound atau naik di tahun 2021 sebesar 4,8 % kemudian ditahun 2022 akan naik sebesar 6 %, itulah prediksi dari Bank Dunia.

Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu juga memprediksi bahwa ekonomi Indonesia akan -3,8 % pada kuartal ke II 2020, dengan begitu perekonomian akan berada di kisaran -1,1 % sampai 0,4 % pada semester I 2020. 

Begitupula lembaga riset internasional Morgan Stanley juga telah prediksikan ekonomi Indonesia anjlok hingga -5 % pada kuartal ke II 2020. Kemudian diprediksi membaik di kuartal III 2020 sekitar -1,5 % dan 0,5 % pada kuartal ke IV tahun 2020.

Referensi Berita : 


Kamis, 16 Juli 2020

Pengamat : Sibuk Bahas Resesi Singapura, Padahal Resesi Indonesia Didepan Mata


Beredar informasi Singapore secara legal tengah mengalami resesi teknis pada kuartal ke-2 2020, pertumbuhan ekonominya -41,2 %, ini disebabkan oleh pandemi Covid-19. Bulan Januari sampai bulan Maret, PDB Singapura saat ini terkontraksi 3,3% dibanding kuartal sebelumnya, jikalau hal itu diperhati dengan tahun sebelumnya saat ini PDB Singapura anjlok sebesar 12,6 % pada kuartal ke-2, dan ini jauh lebih parah dari hasil analisis yang hanya anjlok 10,5 %.

Pengamat ekonomi bapak Piter Abdullah membeberkan, Apabila kita ketika ini kita sibuk mendiskusikan resesi di Singapura, hakekatnya resesi di negara kita juga sudah di depan mata, kita juga akan mengalami hal yang sama dengan Singapura," ujarnya pada kelas diskusi melalui Webinar yang bertema 'Langkah Penting Perbankan mensupport Bisnis UMKM di Masa Pandemi', Rabu 15 Juli lalu.


Hal ini dijelaskannya seiring dengan memprediksi CORE di Indonesia yang proyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh -2 persen hingga dengan 2 persen di 2020. "Resesi ini merupakan sesuatu hal yang tak bisa dihindari namun selama kita masih bisa mempertahankan dunia usaha dan sektor keuangan karenanya dapat recovery dengan cepat kuncinya ada di kedua hal yang demikian yakni dunia usaha dan keuangan" imbuhnya.

Agar pembaca lebih paham mengenai apa itu resesi ? Penulis coba jabarkan sedikit mengenai hal itu, jadi resesi itu merupakan penurunan signifikan pada kegiatan ekonomi yang berjalan dalam beberapa bulan, secara umum dalam kurun waktu tiga bulan atau lebih.


Salahsatu indikatornya adalah terjadi penurunan pada PDB, dan merosotnya pendapatan riil, jumlah lapangan kerja, serta penjualan ritel, ditambah dengan terpuruknya industri manufaktur ketika terjadi resesi pertumbuhan ekonomi bisa sampai 0 %, bahkan minus dalam kondisi terburuknya. 

Sebagaimana diketahui pertumbuhan ekonomi selama ini menjadi tolak ukur perkembangan dan kemajuan suatu negara. Dampak dari terjadinya resesi berefek domino terutama terhadap kegiatan ekonomi, sebagai contoh pada saat resesi investasi akan anjlok, ketika investasi anjlok maka hilangnya lapangan pekerjaan menjadi nyata dan hal itu akan menyebabkan terjadinya PHK, sehingga angka pengangguran pun meningkat.


Kemudian resesi juga berefek kepada produksi barang dan jasa, karena saat terjadi resesi hal itu akan mengalami kemerosotan sehingga dampaknya dapat menurunkan PDB nasional jika tidak segera diantisipasi maka dapat memberikan efek domino dan akan menyebar ke segala sektor.

Resesi dapat menyebabkan hal hal yang tidak diinginkan seperti inflasi atau bisa juga deflasi, demikianlah neraca perdagangan akan minus dan berdampak kepada cadangan devisa negara, kemudian akan banyak orang kehilangan rumah karena kredit macet di cicilan, lalu daya beli masyarakat akan jadi melemah akibatnya banyak perusahaan yang akan gulung tikar karena resesi.

Referensi berita :


Rabu, 15 Juli 2020

MPR Setuju Pancasila Kembali Masuk Kurikulum Pendidikan


Wacana masuknya kembali Pancasila kedalam kurikulum pendidikan tengah disokong oleh MPR RI, beberapa anggota MPR RI bersepakat mengenai hal itu, dengan dimasukkannya kembali Pancasila kedalam kurikulum pendidikan mata pelajaran hal ini untuk memantapkan kembali ideologi bangsa kepada next generation.

Saifullah Tamliha, anggota MPR RI dari fraksi PPP menginginkan agar Pancasila masuk kembali ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia akan lebih baik jika ditanamkan dari usia dini dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga ke jenjang Universitas.


Saifullah menerangkan, bahwa ketika memasuki era reformasi, semua hal, produk atau kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Orde Baru dianggap tidak baik, hal itu jadi mengakibatkan hilangnya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) disekolah, ia menilai ketidakhadiran PMP di dalam dunia pendidikan, membuat bangsa ini seperti kehilangan roh kebangsaannya   dan hal ini tidak baik untuk generasi yang akan datang.


Pancasila disosialisasikan kembali ketika Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menjabat sebagai presiden dan Alm Taufik Kiemas menjabat sebagai Ketua MPR RI dimana waktu itu MPR selalu sosialisasikan 4 Pilar MPR yang terkait dengan Pancasila. Saat ini sosialisasi Pancasila dilakukan oleh dua lembaga negara yakni MPR dan BPIP, terutama MPR karena selama ini peran BPIP belum terlihat jelas fungsinya sebagai apa walaupun diketahui sebagai lembaga negara pembinaan Pancasila, namun peran dalam mensosialisasikan Pancasila sangat minus, dan banyak pihak (pengamat) malah menilai BPIP bukanlah mensosialisasikan Pancasila akan tetapi mensosialisasikan sekulerisme.

Kembali kepada sosialisasi Pancasila, kalau  dilihat jikalau hanya mengandalkan kedua lembaga negara itu dalam mensosialisasikan Pancasila dinilai belum cukup ditambah peran BPIP yang tidak jelas, jadi diperlukan pihak lain ikut serta mensosialisasikannya perlu peran seorang pengajar atau pendidik  seperti guru dan dosen dan lainnya dalam mensosialisasikan Pancasila tersebut kepada generasi mendatang.

Referensi Berita :



Senin, 13 Juli 2020

Erdogan : Masjid Hagia Sophia Tetap Terbuka Untuk Umum


Hagia Sophia (Aya Sofia) kembali menjadi Masjid, pada Jum'at 10 Juli lalu pengadilan tinggi negara Turki telah membatalkan dekrit Kabinet 1934, dimana dekrit tersebut berisikan pengubahan Masjid Hagia Sophia di Istanbul menjadi museum, hal itu terjadi dimasa rezim Mustafa Kemal Pasha, dengan dibatalkannya dekrit itu dengan begitu maka memungkinkan pengembalian status Hagia Sophia kembali menjadi tempat ibadah (Masjid).

Selama 85 tahun bangunan megah Hagia Sophia dialih fungsikan menjadi museum, namun kini sudah kembali menjadi tempat beribadah (Masjid), Hagia Sophia secara peraturan atau regulasi dimiliki oleh sebuah yayasan yang didirikan oleh Sultan Mehmed II atau lebih diketahui dengan sebutan Sultan Muhammad al-Fatih.


Berdasarkan sejarah Hagia Sophia telah diwakafkan oleh Muhammad al-Fatih untuk menjadi tempat ibadah sebagai masjid, tentu saja hal itu merupakan kewajiban bagi pemerintah Turki untuk memenuhi keperluan dan hak hukum serta regulasi kepada situs warisan yang bersejarah itu.


Presiden Erdogan meyakinkan masyarakat internasional bahwa Turki melindungi hak-hak Muslim beserta hak-hak agama lain, sebagai role model di Turki ada sekitar 435 gereja dan sinagog , semuanya telah merasakan hak mereka menjalankan kepercayaannya masing-masing.

Erdogan juga kembali menegaskan bahwa Turki akan senantiasa melindungi hak-hak Muslim dan minoritas yang tinggal di negara itu, Gereja-gereja serta tempat ibadah lainnya di Turki dilindungi dan bahkan banyak juga tempat ibadah agama lainnya yang telah direnovasi oleh negara.


Hagia Sophia meskipun telah berubah status menjadi Masjid, namun tempat tersebut juga terbuka untuk umum yakni untuk semua pengunjung dari penganut kepercayaan agama lainnya atau dari para wisatawan domestik dan mancanegara lainnya.

Pemerintah negara Turki mengatakan bahwa penganut agama lain juga telah menjadi bagian Turki berabad-abad, dan tidak ada tekanan terhadap umat minoritas di Turki, perlu di ketahui bahwa Hagia Sophia beralih fungsi menjadi masjid untuk pertama kalinya ketika ketika Sultan Mehmed II atau Muhammad al-Fatih menaklukkan Istanbul pada tahun 1453, menurut catatan sejarah bahwa Kekaisaran Ottoman membeli gereja tersebut kepada pihak umat kristiani ortodoks Turki dimasa itu.

Referensi : 



Minggu, 12 Juli 2020

Dugaan Maladministrasi, ICW Laporkan Kartu Prakerja ke Ombudsman


Kartu Prakerja salahsatu program 
Pemerintah Jokowi-Ma'ruf yang saat ini tengah disoroti oleh banyak pihak salahsatunya adalah ICW (Indonesia Coruption Watch) yang kemudian dilanjutkan melaporkannya kepada Ombudsman Republik Indonesia.


ICW menduga adanya maladministrasi pada program Kartu Prakerja tersebut, perlu diketahui didalam program ini pemerintah pusat telah menyediakan anggaran sebesar Rp 20 triliun yang ditujukan untuk para pencari kerja atau pekerja/buruh yang terkena PHK, yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah minimum rata rata, termasuk pelaku usaha mikro (kecil) anggaran sebesar itu dengan harapan bisa tepat sasaran kepada 5,6 juta pesertanya, namun kenyataannya belum tepat sasaran.


Peserta Kartu Prakerja mendapatkan dana sebesar Rp 3,55 juta, dengan rincian sebagai berikut :

1) Rp 1 juta untuk biaya pelatihan

2) Rp 2,4 juta dana incentive 4 bulan.

3) Rp 150 ribu sebagai dana tambahan setelah mengisi survei yang berkaitan dengan pelatihan yang akan dijalani.


Lebih lanjut ditunjukkan bahwa Kartu Prakerja tak dapat diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, ASN, TNI/Polri, kepala desa beserta jajarannya, direksi, dan komisaris beserta para dewan pengawas BUMN atau BUMD.

ICW minta Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan anjuran untuk menghentikan Program Kartu Prakerja dikarenakan berindikasi maladministrasi semenjak dalam pelaksanaan perencanaannya.

Referensi : 


Jumat, 10 Juli 2020

Pemprov DKI: Pembangunan Museum Nabi Bukan Di Pulau Reklamasi

Beberapa hari yang lalu beredar kabar  bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun Museum Nabi Muhammad ditanah lahan pulau reklamasi. Hal itu langsung dibantah oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa pembangunan Museum Nabi tidak akan menggunakan lahan dari Pulau reklamasi.

Pembangunan museum rencananya akan dikerjakan diatas lahan seluas 120 hektar di zona perluasan wilayah Ancol Timur yang dioptimalkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, ketika ini sudah terwujud tanah timbul seluas 20 hektar, perlu diketahui bahwa tanah timbul itu yakni hasil proyek pembuangan pengerukan sungai di kota Jakarta, yang beristilah Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

Baca juga : Sumbang Ratusan Miliar Uni Eropa Berkomitmen Support Palestina

Tanah timbul seluas 20 hektar itulah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan sebuah Museum Nabi Muhammad. Sebagai informasi lokasi tanah perluasan 120 hektar di Ancol Timur itu bukanlah bagian dari Pulau L reklamasi, menurut keterangan dari pemprov DKI Jakarta area perluasan daratan berbentuk trapesium itu berbeda dari Pulau L.

Baca juga : Di Poles Anies Kini Stasiun Tanah Abang Tampil Kece

Kabar mengenai reklamasi ini mencuat ke public setelah Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta memberikan izin untuk mengerjakan perluasan wilayah Ancol seluas 155 hektar, 120 hektar di Ancol Timur, dan 35 hektar di Dufan. Izin tersebut dikeluarkan Anies melalui Surat Keputusan Gubernur dengan No surat 237 Tahun 2020 perihal Perluasan wilayah Ancol dan Dufan (Dunia Fantasi).

Perlu diketahui bahwa perizinan pulau L (reklamasi) sudah dicabut izinnya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui surat Keputusan Gubernur dengan No 1041/-1.794.2 pada tanggal 6 September 2018 lalu, jadi tidak tepat apabila perihal ini disama dengan perluasan wilayah Ancol dan Dufan.


Referensi : 

cnnindonesia.com

Kamis, 09 Juli 2020

Sumbang Ratusan Miliar, Uni Eropa Berkomitmen Support Palestina


Hari ini dunia dilanda oleh pandemi Covid-19 tak luput juga dari negara Palestina yang ikut terkena efeknya. Palestina adalah negara yang sah yang bertentangan dengan Israel, semakin sulit bagi Palestina untuk hidup di tengah-tengah konflik yang terus menerus ketika pandemi covid-19.

Berangkat dari hal tersebut Persatuan negara-negara di benua Eropa atau biasa disebut dengan Uni Eropa akan memberikan kontribusi dana sebesar 22,7 juta euro, atau setara dengan Rp 371 miliar untuk Negara Palestina, terutama orang-orang miskin di sana.


Uni Eropa mengevaluasi bahwa rakyat Palestina kondisinya semakin tak baik yakni terancam kekerasan oleh militer Israel, dan pandemi Covid-19 kian semakin memperburuk keadaan disana hal ini berhubungan dengan kemanusiaan di Palestina {terutama|terlebih yang terjadi di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Selain wabah yang masih menyebar disana, serta merta pembongkaran rumah rumah milik warga Palestina yang dijalankan oleh pemerintah zionis Israel terus berjalan. Uni Eropa telah menyatakan janjinya untuk membantu warga Palestina, ini dilakukan untuk menanggulangi hal hal yang menjadi ancaman pada kehidupan dan mata pencaharian mereka.


Selama ini Uni Eropa merupakan pendonor kemanusiaan yang rutin bagi negara Palestina, Uni Eropa terus menyokong masyarakat miskin disana seperti menyediakan perawatan kesehatan, pengajaran, dan air bersih. Kemudian Uni Eropa juga menawarkan bantuan berupa pengajaran yang aman untuk anak anak disana, juga memberikan bantuan yang berupa keperluan medis bagi warga Gaza yang telah diblokade oleh pemerintah zionis Israel.

Sebagaimana dikenal dari 2,4 juta rakyat disana yang butuh bantuan kemanusiaan sebanyak 1,5 juta jiwa diantaranya tinggal di jalur Gaza. Dengan dana bantuan terupdate dari Uni Eropa dikala ini diharapkan dapat menolong serta meringankan beban hidup rakyat Palestina secara khusus rakyat miskin disana.

Referensi :


2) 

Rabu, 08 Juli 2020

Sohib Harun Masiku Ini divonis 20 Bulan Penjara


Saeful Bahri Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini sudah divonis 1 tahun 8 bulan penjara oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selain itu dia juga dikenakan denda sebesar Rp 150 juta serta subsider 4 bulan kurungan. Sohib dari buronan Harun Masiku itu rupanya ikut serta menyuap Wahyu Setiawan anggota KPU sebesar Rp 600 juta.

Berdasarkan informasi media massa persidangan Saeful berjalan via video conference yang mana majelis hakim serta Jaksa Penuntut Umum dari KPK berada di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sementara itu terdakwa mengikuti jalannya persidangan dari gedung KPK, DKI Jakarta.  

Baca Juga : 


Pada persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK meminta supaya pihak pengadilan menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara terhadap terdakwa, lalu ditambah denda sebesar Rp 150 juta serta subsider 6 bulan kurungan, akan tetapi tuntutan itu tak dikabulkan, pengadilan hanya memvonis 1 tahun 8 bulan penjara, vonis putusan hal yang demikian itu lebih rendah dibanding tuntutan JPU.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menerangkan beberapa hal yang berhubungan dengan putusan sidang tersebut bahwa putusan itu sudah sesuai berdasarkan dakwaan primair dari pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 mengenai hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Baca juga :


Dalam persidangan itu ketua majelis hakim mengatakan bahwa terdakwa bersama caleg PDIP dapil I Sumatra Selatan Harun Masiku ternyata sudah menyuap Wahyu dengan uang SGD (Singapore Dollar) secara berkala dan terpola yang sebesar $ 19,000 dan $ 38,350 jumlah hal yang demikian jikalau dirupiahkan akan sepadan dengan Rp 600 juta. Berdasarkan penuturan hakim, suap itu dilaksanakan Saeful supaya Wahyu mengupayakan KPU agar memilih Harun Masiku menjadi anggota DPR melewati mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). 

Sebagaimana dikenal bahwa Harun Masiku hingga dikala ini menghilang sejak 3-4 bulan lalu dan dia masih menjadi Buron KPK. Beredar Isu publik yakni banyak pihak menyangka hilangnya Harun Masiku karena adanya keterlibatan Ketua Umum PDIP Megawati dan Sekjen PDIP Hasto pada kasus suapnya tersebut, akan tetapi benar atau tidaknya mengenai keterlibatan antara keduanya cuma dapat dibuktikan apabila Harun Masiku ditangkap.

Referensi :


Senin, 06 Juli 2020

MUI Ajak Umat Islam Boikot Unilever Apabila Masih Support LGBT


Unilever menyatakan sikap dukungan terhadap LGBT pada 19 Juni lalu, sikap yang dilakukan Unilever mengundang respons negative dari masyarakat terutama umat Islam sebagai konsumen terbesar dari Unilever di Indonesia.

Hal ini menjadi pemicu Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyoroti hal hal yang demikian, mengapa MUI ikut serta} menyoroti hal tersebut hal itu dikarenakan MUI cemas apabila dana yang dibayarkan umat Islam untuk membeli produk mereka diselewengkan untuk mensupport kampanye LGBT. Maka dari itu MUI meminta klarifikasi dari Unilever yang berkaitan dengan hal yang tersebut.


Apabila tak ada klarifikasi dari pihak Unilever terkait hal tersebut kepada publik terutama kepada umat Islam secara khusus kepada MUI, karenanya MUI juga akan mempertimbangkan untuk mengajak tokoh serta masyarakat terlebih umat islam untuk boikot produk Unilever sekiranya jika Unilever tetap konsisten mensupport LGBT.  

Selaina mengajak untuk memboikot, MUI juga akan mengajak umat Islam untuk menggunakan produk alternatif lainnya yang bisa digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.


Unilever semestinya tanggap akan hal ini sebab mengingat banyaknya pemakai produk Unilever khususnya umat islam, ini berarti kemungkinan terjadinya boikot produk Unilever serta penggunaan produk opsi lainnya selain Unilever itu besar. 

Jadi sebaiknya Unilever cepat tanggap akan hal yang demikian jikalau tidak berkeinginan kehilangan pangsa pasar yang besar di Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa Unilever pada 19 Juni 2020 lalu melalui akun Instagramnya secara official (resmi) menyatakan diri untuk ikut serta berkomitmen mensupport gerakan LGBT. 

Referensi :




Minggu, 05 Juli 2020

Sepasang Suami-istri Pejabat Ini Ditangkap KPK


Bupati Kutai Timur, bapak Ismunandar beserta istrinya Encek Unguria yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur terkena OTT KPK pada kamis 2 Juni 2020, kemudian KPK juga telah menetapkan keduanya sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur Pemkab Kutai Timur.

Selain Ismunandar, dan Encek yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga menangkap sejumlah pejabat Pemerintah kabupaten Kutai Timur lainnya yang diduga juga ikut andil dalam menerima uang suap dari kedua orang rekanan proyek tersebut.


Sejumlah pejabat yang ditangkap oleh KPK yaitu Kepala Bappeda Kutai Timur Musyaffa, Kepala BPKAD Kutai Timur Suriansyah, dan Kepala Dinas PU Kutai Timur Aswandini telah ditetapkan sebagai tersangka, selain itu kedua orang dari rekanan proyek yang terlibat bernama Aditya Maharani dan Deky Aryanto, keduanya juga telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. 

Berikut kronologi kejadian perkaranya pada 11 Juni 2020 lalu, Ismunandar mendapatkan dana sebesar Rp 550 juta dari Aditya dan Rp 2,1 miliar dari Deky melalui Suriansyah dan Musyaffa kemudian uang tersebut ditransfer Musyaffa ke sebagian nomer rekening yang akan digunakan untuk membayar sejumlah kebutuhan Ismunandar.


Kemudian Aditya diduga juga sempat memberikan uang THR sebesar Rp 100 juta untuk Ismunandar, Musyaffa, Suriansyah, dan Aswadini. Selain itu Aditya juga telah memberikan uang sebesar Rp 125 juta untuk keperluan kampanye Ismunandar pada pilkada nanti.

Ismunandar, beserta istrinya (Encek) dan Musayaffa ditangkap di Jakarta saat sedang mengikuti kegiatan sosialiasi pencalonan Ismunandar di pilkada nanti. Selain itu KPK juga telah menduga adanya penerimaan sejumlah uang dari para rekanan Musyaffa yang di transfer ke beberapa rekening milik Musyaffa.


Menurut undang-undang yang berlaku para tersangka penerima suap telah melakukan pelanggaran dan terkena Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan para penyuap Aditya dan Deky telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Setelahnya para tersangka seketika digiring ke ruang tahanan tipikor untuk ditahan selama 20 hari pertama sampai 22 Juli 2020. Tidak bosan bosannya KPK mengingatkan kepada masyarakat bahwa tidak boleh ada permainan di dalam pengadaan barang dan jasa di sebuah tempat, lalu KPK juga berkomitmen untuk senantiasa memantau tiap-tiap aktivitas yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. 

Melalui penangkapan ini, KPK kembali mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk tidak bermain-main dalam hal pengadaan barang dan jasa, karenanya KPK akan terus bekerja disaat pandemi Covid-19 ini dan akan berusaha memperbaiki kinerjanya dimana saat ini KPK menilai bahwa tingkat kepercayaan publik kepada KPK telah menurun, dan hal inilah yang menjadi motivasi KPK untuk terus bekerja lebih baik dengan tujuan untuk menaikkan kembali tingkat kepercayaan dari Publik.

Referensi Berita : 


2) Tempo 


Sabtu, 04 Juli 2020

Jejak Djoko Tjandra alias Tjan Kok Hui Buron Korupsi di Indonesia


Djoko Sudiarto Tjandra alias Tjan Kok Hui atau yang lebih diketahui dengan nama Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus korupsi Bank Bali, sebagaimana telah diketahui pada tanggal 8 Juni lalu. Djoko bisa masuk ke Indonesia sedangkan statusnya kini merupakan buron aktif, hal itu yang membikin beberapa pihak salah satunya Kejaksaan Agung merasa heran kepada hal yang demikian.

Djoko, pria kelahiran Sanggau yang lahir pada 70 tahun silam itu ialah seorang pengusaha dari Group Mulia yang identik dengan bisnis properti, sohib Setya Novanto itu pada Januari 1999 lalu telah melakukan perjanjian pengalihan (cassie) tagihan piutang dengan pihak Bank Bali itu mengenai tagihan piutang Bank Bali kepada Bank Tiara sebesar Rp 38 Miliar, ketika itu Djoko Tjandra adalah sebagai Direktur PT Persada Harum Lestari.


Kemudian Djoko juga telah membuat perjanjian pengalihan (cassie) tagihan piutang kepada dua pihak yang sama juga. Akan tetapi dalam perjanjian kali ini, Djoko berperan sebagai Direktur dari PT Era Giat Prima dimana kerjasama ini menimbulkan perkara kasus korupsi.


Kemudian pada September 1999 lalu, perkara korupsi cassie Bank Bali yang melibatkan Djoko Tjandra mulai diusut oleh Kejaksaan Agung yang sesuai dengan laporan dari Direktur Tindak Pidana Korupsi yakni Bismar Mannu kepada Jaksa Agung.


Dalam kasus itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Djoko bebas dari tuntutan hukum, kemudian Oktober 2008 pihak Kejaksaan melaksanakan peninjauan kembali kasus Djoko terhadap MA (Mahkamah Agung), berikutnya sesudah menerima peninjauan ulang Mahkamah Agung menyatakan Djoko bersalah atas kasus tersebut.


Kemudian Djoko dijatuhi sanksi dua tahun penjara dan wajib membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar disita oleh negara. 
Akan tetapi, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko Tjandra melarikan diri dari Indonesia dengan menggunakan pesawat carteran dari Airport Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby.

Kemudian setelah melarikan diri Djoko pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Papua Nugini pada Juni 2012 lalu. Tapi status sebagai warga negara Papua Nugini menjadi ilegal karena Djoko masih mempunyai permasalahan secara hukum di Indonesia.


Sebagaimana diketahui dari beberapa media yang memperoleh informasi itu dari Kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa kliennya (Djoko) telah berada di Indonesia sejak 8 Juni 2020 lalu, dimana ia berkepentingan untuk mengajukan upaya hukum untuk mendaftarkan peninjauan kembali (PK) kasusnya di pengadilan negeri Jakarta Selatan, padahal dia masih berstatus sebagai seorang buronan yang seharusnya pihak imigrasi menangkapnya dikala ia berada di Indonesia.

Referensi :





Kamis, 02 Juli 2020

Beredar Isu Reshuffle Kabinet Dikala Pandemi


Beredar isu ditengah masyarakat yang ketika ini tengah ramai membahas tentang isu reshuffle kabinet, informasi ini muncul setelah"video marahnya" Presiden Joko Widodo beredar dimedia sosial dimana disana Presiden melakukan ancaman akan melaksanakan reshuffle anggota kabinetnya. 

Video marahnya Presiden diupload di media sosial pada hari Minggu 28 Juni lalu, sedangkan berdasarkan orang dekatnya bahwa video tersebut mudah direkam dari 10 hari yang lalu semenjak diuploadnya video itu. Di video itu Presiden geram terlihat dari gaya dan bahasanya serta gesturenya yang tampak di video rapat terbatas dengan para menterinya. Selain geram Presiden juga memperhatikan bahwa perkembangan upaya penanganan darurat kesehatan dan krisis ekonomi disaat pandemi ini belum terlihat perkembangannya secara signifikan. 


Dalam situasi ketika ini, pemerintahan membutuhkan seorang model atau figur teladan dari para menteri menteri yang extraordinary dalam memanage suatu konflik permasalahan yang ada atau dapat dikatakan sebagai pemecah masalah atau pemberi solusi ditengah situasi yang carut marut ini. Reshuffle para menteri merupakan hal yang wajar dan itu adalah hak prerogatif Presiden. 


Pembahasan masyarakat mengenai  reshuffle sudah ada semenjak kabinet Indonesia maju terbentuk, dengan beragam pendapat dari masyarakat mengenai aspek kompetensi hingga latar belakang tiap-tiap menteri, dan kemudian isu reshuffle ini kembali menjadi hangat sebab dampak dari situasi pandemi yang dirasakan berat bagi rakyat Indonesia selama empat bulan terakhir. 


Namun hal itu semakin membuat banyak pihak mendorong Presiden agar segera melakukan perombakan banyak rakyat yang berharap jikalau terjadi reshuffle menteri maka dari itu kemauan rakyat adalah terciptanya pemerintahan yang efektif, kuat, dapat menyikapi dan mengatasi krisis, serta tentunya kapabel mengembalikan rasa percaya dan optimisme masyarakat terhadap pemerintah.

Beberapa pengamat mengevaluasi ada sebagian menteri yang layak untuk di reshuffle, yaitu menteri yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan, untuk kedepan, kementerian apapun yang terkena reshuffle wajib segera mampu untuk bangkit menuntaskan situasi yang sulit, darurat dan permasalahan sulit yang terjadi disaat pandemi ini hingga masa pandemi ini berakhir.

Referensi Berita : 

1) Kompas


3) detik.com 

BPJS Naik, Pesertanya Banyak yang Turun Kelas


Iuran peserta BPJS Kesehatan naik lagi pada permulaan bulan ini setelah sebelumnya sempat terjadi kenaikan di permulaan tahun 2020 sesuai dengan regulasi dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2019 hal itu berhubungan dengan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. Kenaikan tarif BPJS ini berlaku bagi peserta kelas I sebelumnya bertarif Rp 80.000 menjadi Rp 150.000 perorang tiap bulan.

Kemudian pada bulan Februari 2020 lalu Perpres No. 75 tahun 2019 telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA) dan iuran peserta kembali ke semula, kemudian sesudah itu melanjutkan putusan dari MA, Presiden kembali mengeluarkan perubahan kedua regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 pada 5 Mei 2020 lalu bahwa kenaikan BPJS dimulai 1 Juli 2020.


Iuran peserta BPJS kelas I naik dari tarif Rp 80.000 menjadi Rp 150.000 lalu iuran peserta BPJS kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 kemudian untuk kelas III iuran juga naik dari Rp 25.500  menjadi Rp 42.000, biaya iuran seluruh kelas BPJS dikenakan perorangan/bulan. Sebagai contoh sekiranya dalam satu keluarga ada 5 orang peserta BPJS kelas I maka ia wajib membayar sebesar 750,000 perbulannya.

Pemerintah juga memberikan kelonggaran pembayaran khusus untuk peserta BPJS kelas III yaitu peserta BPJS kelas III hanya cukup membayar biaya iuran Rp 25.500 perorang/bulan, dan sisa iurannya ditanggung oleh pemerintah.


Menurut data BPJS Kesehatan, kenaikan BPJS ini mempunyai pengaruh yang amat jelas yaitu banyak jumlah peserta yang turun kelas, berdasarkan data yang tercatat bahwa peserta BPJS yang turun kelas mencapai 2,3 juta orang tercatat semenjak bulan Desember 2019 hingga Mei 2020 lalu.
 
Kemungkinan akan lebih banyak peserta yang bakal turun kelas, penurunan kelas terbanyak dari kelas dua ke kelas tiga sebab dikelas tersebut banyak masyarakat menengah kebawah dan cukup banyak juga peserta yang turun kelas dari kelas satu ke kelas tiga lalu ada banyak juga peserta yang turun kelas dari kelas satu ke kelas dua.


Akan tetapi rupanya banyak juga peserta BPJS yang menaikkan kelasnya semenjak Desember 2019 hingga Mei 2020 lalu meskipun begitu hal yang demikian ternyata tidak sebanyak dari peserta yang melakukan turun kelas, pada poinnya trend terkini atau isu terhangat saat ini bahwa jumlah peserta BPJS yang turun kelas masih jauh lebih besar dibanding peserta yang naik kelas.

Referensi Berita :




Post Navigation Display

 
Copyright © 2014 KABAR INFORMASI AKTUAL. Designed by OddThemes